Lubuk Basung – Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, mengikuti rapat koordinasi virtual mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Rabu (21/10).
Pertemuan tersebut membahas pemulihan sektor kelautan, perikanan, serta perumahan dan permukiman yang terdampak bencana di 40 kabupaten dan kota.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa bencana di Pulau Sumatera pada akhir 2025 memberikan dampak signifikan terhadap puluhan ribu pelaku usaha.
“Lebih dari 33 ribu pelaku usaha terdampak, terdiri dari 5.974 nelayan, 25.386 pembudidaya ikan, 375 unit pengolahan ikan dan 1.450 petambak garam,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Kerusakan juga mencakup 41.799 unit sarana penangkapan ikan serta 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarana pendukungnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun rencana pemulihan yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
“Untuk mempercepat pemulihan, KKP menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028,” jelasnya.
Pada tahun 2026, KKP menargetkan pemulihan 15.446 hektare tambak, 1.030 unit keramba, serta ratusan unit kapal dan alat tangkap.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp371,8 miliar pada 2026 yang bersumber dari belanja tambahan dan hasil refocusing anggaran kementerian.
“Untuk mendukung program tersebut, KKP mengalokasikan anggaran Rp371,8 miliar pada 2026. Anggaran itu terdiri dari Rp113,8 miliar anggaran belanja tambahan dan Rp258 miliar hasil refocusing anggaran KKP,” tambah Trenggono.
Hingga saat ini, bantuan tersebut telah membantu ribuan masyarakat kembali beraktivitas di sektor kelautan dan perikanan.
Sebanyak 5.800 hektare tambak dan kolam telah kembali beroperasi di 27 kabupaten dan kota yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Di Sumatera Barat, sebanyak 33,29 hektare kolam ikan air tawar dan 80 unit keramba jaring apung telah aktif kembali berkat dukungan input produksi.
KKP juga mengerahkan 12 unit ekskavator untuk membersihkan material lumpur serta memperbaiki saluran tambak yang tertimbun bencana.
Dua unit ekskavator ditempatkan di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.
Pemulihan sektor kelautan dan perikanan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta Satgas PRR Nasional.
Seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan tuntas pada 2028 agar ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat pulih sepenuhnya.
