Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya memeratakan akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan produktif.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu akses, tetapi juga pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” kata Mahyeldi saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Rabu (4/3/2026).
Mahyeldi menyoroti masih adanya kesenjangan akses layanan keuangan di sejumlah daerah. Banyak pelaku UMKM dan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan pembiayaan yang layak.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan, inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen, sementara literasi keuangan baru 40,78 persen.
Gubernur berharap perbankan dan lembaga keuangan lebih aktif menawarkan program pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan UMKM.
Praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga tinggi juga menjadi perhatian. Mahyeldi tidak ingin masyarakat terjebak dalam pinjaman yang memberatkan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar, Roni Nazra, menambahkan bahwa literasi dan inklusi keuangan adalah bagian penting dari pembangunan daerah. TPAKD telah dibentuk hingga tingkat kabupaten dan kota.
Roadmap TPAKD 2026–2030 akan fokus pada penguatan tata kelola, integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, serta keberlanjutan program bagi sektor produktif dan kelompok rentan.
