Jakarta – Pemerintah didorong untuk memperkuat komunikasi publik terkait mitigasi krisis energi global guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat memahami situasi terkini tanpa harus terjebak dalam kepanikan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan bahwa transparansi informasi menjadi kunci utama. Pemerintah perlu menjelaskan secara sederhana mengenai dampak konflik geopolitik terhadap pasokan energi serta langkah-langkah strategis yang telah disiapkan.
Nevi memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah yang memastikan harga BBM tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi bersifat sistemik. Gangguan distribusi minyak dan gas, serta fluktuasi harga energi dunia, berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan inflasi yang dapat membebani APBN.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Nevi mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat hingga generasi muda, untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi. Pelibatan publik secara masif dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan dalam memitigasi dampak krisis energi.
Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan akan membangun kesadaran kolektif. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan situasi global yang dinamis tanpa mengganggu stabilitas perekonomian dalam negeri.
