Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen semua pihak dalam pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025).
Mahyeldi menyebut Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Centre for Prevention (MCP) bukan sekadar agenda rutin.
“SPI dan MCSP adalah instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas birokrasi,” tegasnya.
SPI memberikan gambaran tentang persepsi publik dan pegawai terhadap integritas institusi. Sementara MCP mendorong perbaikan pada delapan area strategis.
Area strategis itu meliputi APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, dan tata kelola BUMD.
Skor SPI Sumbar tahun 2024 tercatat 67,20 poin, di bawah rata-rata nasional (71,53 poin). Namun, skor MCP Sumbar mencapai 92 poin, melampaui rata-rata nasional (85 poin).
Kota Padang Panjang mencatatkan skor MCP tertinggi, yaitu 94 poin. Mahyeldi mengapresiasi konsistensi Padang Panjang yang tampil terbaik secara nasional sejak 2018.
Gubernur mengakui tantangan seperti gratifikasi yang dianggap biasa, promosi jabatan yang sarat kepentingan, dan lemahnya perlindungan pelapor (whistleblower).
Pemprov Sumbar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (WBS), Unit Pengendali Gratifikasi, pelaporan e-LHKPN, penguatan SPIP, dan Satgas Saber Pungli.
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan skor SPI ke kategori “terjaga” (78-100) dan peningkatan skor MCP 2025.
Rakor ini dihadiri oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Inspektur Daerah, Kepala OPD Pemprov Sumbar, serta admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
