Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini sekaligus menempatkan Padang Panjang sebagai salah satu daerah dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbaik di Sumatera Barat.
Capaian tersebut didukung indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 86,02 persen, yang membawa Kota Padang Panjang menempati peringkat kedua terbaik di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra.
Laporan itu diterima langsung oleh Wali Kota Hendri Arnis bersama Ketua DPRD Imbral dalam acara resmi di Kantor BPK Sumatera Barat pada Jumat (29/5/2026).
Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan selama satu dekade terakhir. Ia menyebut opini WTP diberikan karena laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional.
Ia menegaskan, capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Tingginya tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki setiap catatan hasil pemeriksaan.
Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan syukur atas keberhasilan meraih WTP ke-10 yang kembali diraih Pemerintah Kota Padang Panjang. Ia menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Hendri, keberhasilan tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Seluruh rekomendasi BPK akan segera kami tindak lanjuti,” kata Hendri, seraya menekankan bahwa langkah itu menjadi bagian dari komitmen perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian pengelolaan aset daerah agar tidak menjadi temuan berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Kepala BPKD Kota Padang Panjang Zia Ul Fikri menambahkan, capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ia menyebut keberhasilan mempertahankan WTP selama 10 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif yang dilakukan secara disiplin dan profesional.
Zia menegaskan, setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disusun secara tepat, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kota Padang Panjang berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan capaian tersebut, Padang Panjang semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat.
