Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh ajukan sejumlah persoalan krusial daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Rabu (25/02/2026).
Rakor yang berlangsung di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh ini, menjadi wadah bagi Pemko Payakumbuh untuk menyelaraskan program pembangunan daerah periode 2026-2027.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyoroti penanganan bencana banjir akibat luapan sungai sebagai tantangan utama. Data per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana yang komprehensif.
Selain itu, Zulmaeta juga menyinggung masalah TPA Regional yang menimbulkan keluhan masyarakat akibat tumpukan sampah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal.
“Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan ODOL, serta mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan.
Kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mencukupi juga menjadi perhatian, menyebabkan penundaan rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan.
Di bidang ekonomi, Zulmaeta menyampaikan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan tahun 2026 harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumbar.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama, termasuk hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi.
