Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menegaskan dukungannya untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, terutama pada seksi Sicincin-Bukittinggi. Dukungan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam rapat koordinasi lintas instansi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah hal krusial, mulai dari penyelesaian hambatan teknis, status lahan, hingga penyempurnaan trase jalan tol. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Dedi Tri Hariadi, yang memimpin rapat, meminta seluruh kepala daerah di lintasan proyek strategis nasional itu memperkuat sinergi.
Dedi menilai keberadaan jalan tol akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah tekanan global. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh bupati dan wali kota agar pembangunan berjalan sesuai target.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini adalah wujud kecintaan kita terhadap daerah untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Dedi.
Ia memastikan tim lintas instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan, akan bekerja bersama untuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyebut dua hambatan utama dalam proyek ini sudah menemukan titik terang. Persoalan trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, telah diselesaikan melalui pengalihan jalur.
Selain itu, desain pintu keluar tol di Padang Panjang juga telah disepakati dengan skema baru yang dinilai lebih optimal. Andre menekankan, proses ganti untung lahan harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Menurut Andre, konektivitas yang lebih baik antara Sumatera Barat dan Riau akan menekan biaya logistik sekaligus mengangkat sektor pariwisata.
Hendri Arnis menyebut ruas tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayah Padang Panjang sejauh ini tidak menemui kendala berarti. Ia menegaskan pemerintah kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangannya agar pembangunan berjalan lancar dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Hendri.
Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek selesai.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah di Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak trase jalan tol.
