Padang – Pemerintah Kota Padang mulai memodernisasi tata kelola keuangan daerah melalui kolaborasi strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kerja sama ini difokuskan pada digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
Penjajakan kemitraan tersebut berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Padang pada Selasa (20/10/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut langsung delegasi dari BRI Kantor Pusat didampingi jajaran Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Target digitalisasi mencakup Pajak Bumi dan Bangunan serta berbagai retribusi harian seperti parkir, kebersihan, dan sektor kuliner.
BRI menyediakan infrastruktur pembayaran digital meliputi QRIS, kartu uang elektronik BRIZZI, hingga aplikasi BRImo untuk memperluas transaksi nontunai.
Fadly Amran menyebut langkah ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi sekaligus menjamin transparansi aliran dana publik.
Kemudahan akses bagi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mendongkrak tingkat kepatuhan pajak.
“Melalui kerja sama ini, kita berharap PAD Kota Padang semakin optimal, pembayaran semakin mudah bagi masyarakat, dan tata kelola pendapatan daerah semakin transparan,” ujar Fadly.
Senior Vice President Institutional Group BRI, Edi Setiawan, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengurai hambatan penarikan retribusi di lapangan.
Pihak perbankan akan mengerahkan teknologi agar transaksi dapat dilakukan masyarakat kapan saja dan di mana saja.
“Daerah saat ini menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaan PAD, sehingga diperlukan solusi digital yang memudahkan,” jelas Edi.
Ia menambahkan bahwa tim BRI di tingkat regional sedang merumuskan solusi konkret yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Padang.
Kemitraan ini juga mendukung ambisi Padang menjadi kota gastronomi dunia dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network.
BRI menyatakan kesiapan untuk mendampingi pelaku usaha kuliner lokal dalam pengurusan sertifikasi halal serta penataan standar sanitasi.
Digitalisasi ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pendapatan daerah sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga dalam menunaikan kewajiban pajak.
Saat ini, tim teknis dari kedua belah pihak tengah menyelaraskan kebutuhan daerah dengan instrumen layanan perbankan yang tersedia.
