Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mengingatkan adanya selisih besar antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang dinilainya bisa mencoreng reputasi perusahaan bila tidak segera dibenahi.
Peringatan itu disampaikan Rahmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Rahmat menyoroti dua persoalan utama yang dinilai masih jauh dari harapan, yakni sisi operasional dan keuangan perusahaan. Ia menilai, jarak antara target dan capaian di dua sektor itu terlalu lebar.
“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.
Ia menilai publik kini menginginkan BUMN menyajikan capaian yang realistis dan dapat diverifikasi, bukan sekadar angka target yang tidak terbukti di lapangan.
“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.
Rahmat juga membeberkan bahwa kinerja operasional perusahaan masih tertinggal jauh dari target. Ia menyebut capaian tandan buah segar (TBS) defisit hingga 40 persen, sementara utilitas pabrik kelapa sawit minus sampai 80 persen.
Di sisi lain, pendapatan perusahaan juga dinilainya belum mendekati sasaran awal. Ia mengatakan, PT Agrinas Palma Nusantara hanya membukukan Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.
“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.
Menurut Rahmat, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah sumber masalahnya terletak pada perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang terlalu tinggi atau pada pelaksanaan target yang tak berjalan efektif.
“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.
Ia menambahkan, kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan manajemen yang memimpinnya.
“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.
Rahmat menegaskan, masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu memberi kontribusi nyata melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang benar-benar bisa dirasakan negara maupun publik.
“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat.
