Padang – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah optimistis program tiga juta rumah akan tercapai dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Silaknas Developer Property Syariah (DPS) X di Padang, Rabu (26/11).
Fahri Hamzah menyatakan, program tiga juta rumah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Walaupun tahun ini belum tercapai karena keterbatasan anggaran, saya optimis selama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tiga juta rumah adalah program prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, program ini merupakan janji kampanye yang akan melibatkan pembangunan tiga juta rumah per tahun. Rencananya, satu juta rumah akan dibangun di desa, satu juta di kota, dan satu juta di wilayah pesisir.
Untuk realisasinya, satu juta rumah di desa akan difokuskan pada perbaikan atau renovasi rumah yang tidak memadai.
“Di pesisir, kita akan tata kawasannya bekerja sama dengan Kementerian KKP untuk membentuk kawasan nelayan yang lebih baik melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih,” jelasnya.
Sementara itu, satu juta rumah di kota akan diprioritaskan pada pembangunan rumah vertikal atau rumah susun. Hal ini mengingat keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di perkotaan.
“Sekarang sedang kita lakukan, mulai dari desain kebijakannya, penataan kelembagaannya, hingga program mulai berjalan. Mudah-mudahan tahun depan, Januari mulai dieksekusi,” kata Fahri Hamzah.
Ia memproyeksikan program tiga juta rumah baru bisa optimal dimulai pada 2026, setelah anggaran tahun tersebut disahkan dan didukung penuh oleh APBN.
Fahri Hamzah menambahkan, tugas mendesak pemerintah adalah menurunkan harga rumah. Menurutnya, jika harga rumah turun, metode pembiayaan akan lebih adil.
“Problemnya sekarang, harga rumah masih tinggi karena harga tanah belum terkendali. Tugas kita sekarang adalah mengendalikan harga tanah,” tegasnya.
Terkait Developer Property Syariah, Fahri Hamzah menilai skema pembiayaannya lebih adil karena tidak menggunakan bunga dan sistem riba, serta memberikan ketenangan bagi pihak yang terlibat.
Founder & CEO DPS, Muhammad Rosyid Aziz, membenarkan pernyataan Wamen PKP RI tersebut. Ia menjelaskan bahwa DPS berdiri karena keprihatinan atas sulitnya mendapatkan rumah tergaransi syariah di kawasan dengan mayoritas penduduk muslim.
Muhammad Rosyid Aziz juga memaparkan capaian DPS yang telah memiliki lebih dari 3.312 member dan 1.729 proyek yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia.
“Saat ini, DPS telah menggarap 2.798 hektare lahan dan menyediakan 174.141 unit hunian. Skala bisnis ini didukung serapan 28.300 lebih tenaga kerja dan nilai transaksi rata-rata Rp132 miliar per bulan,” ungkapnya.
Silaknas X Padang 2025 menjadi bukti nyata sinergi dan kolaborasi dalam bisnis syariah mampu mempercepat terwujudnya target besar DPS, yakni menghadirkan 1 juta unit properti syariah di Indonesia.
Ketua Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS), Arief Sungkar, menjelaskan bahwa ADPS menyediakan rumah dengan konsep pembiayaan syariah tanpa melibatkan pihak ketiga.
“Jadi ketika ada jual beli, langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga konsumen langsung beli atau mengangsur ke developer. Konsep properti syariah yang kami bangun untuk memberikan solusi masyarakat bisa membeli rumah tanpa riba,” pungkas Arief.
