Jakarta – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan arah baru pengelolaan BUMN sebagai mesin investasi nasional sekaligus penopang ketahanan ekonomi Indonesia. Ia mengatakan pemerintah menempatkan BUMN sebagai kekuatan utama agar Indonesia tidak terus bergantung pada modal asing.
Dony menyebut konsep itu sejalan dengan model state capitalism, yakni negara memanfaatkan perusahaan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sejumlah negara besar, termasuk Tiongkok, telah lebih dulu menerapkan model tersebut.
“BUMN harus menjadi kontributor utama penggerak ekonomi kita. Kita harus mampu membangun investasi sendiri,” ujar Dony Oskaria dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Dony menilai pola lama pengelolaan BUMN berjalan sendiri-sendiri atau silo-silo. Meski sama-sama milik negara, antarperusahaan disebutnya tidak memiliki koneksi korporasi yang kuat.
“Dulu BUMN itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada korelasi korporasi yang kuat antarperusahaan,” kata Dony.
Ia mencontohkan Pertamina, PLN, dan Bank Mandiri yang selama ini tidak saling terhubung secara bisnis. Akibatnya, ketika satu BUMN menghadapi persoalan, perusahaan negara lain tidak bisa memberi dukungan struktural.
Menurut Dony, kondisi itu membuat sejumlah BUMN kehilangan daya saing, bahkan berhenti beroperasi. Ia menyinggung Jakarta Lloyd dan PT INTI sebagai contoh perusahaan negara yang pernah berjaya tetapi kemudian melemah.
“Banyak perusahaan besar yang dulu kita kenal, sekarang mengalami penurunan bahkan tutup,” ujarnya.
Terkait Danantara, Dony menegaskan lembaga itu berbeda dengan sovereign wealth fund di banyak negara lain. Jika umumnya dana investasi bersumber dari surplus fiskal, Danantara justru dibangun dari dividen hasil pengelolaan BUMN.
“Keberlanjutan Danantara sangat tergantung pada kemampuan kita mengelola BUMN,” katanya.
Ia menyebut target dividen BUMN mencapai Rp170 triliun per tahun. Dana tersebut akan menjadi dasar penguatan investasi nasional melalui skema pendanaan yang sehat.
“Yang diinvestasikan adalah dividen pengelolaan BUMN kita,” tegas Dony.
Dony juga membantah anggapan bahwa aset BUMN akan dijaminkan. Menurut dia, yang menjadi dasar leverage investasi adalah dividen, bukan perusahaan negara seperti Pertamina, PLN, atau Bank Mandiri.
“Jadi bukan perusahaannya, tetapi dividennya yang menjadi repayment capacity,” ujarnya.
Ia memastikan skema itu disusun agar aset strategis negara tetap aman dan tidak berpindah tangan.
Untuk menjaga keamanan sistem, Danantara dibagi menjadi dua entitas, yakni pengelola aset dan pengelola investasi. Pemisahan itu dilakukan agar risiko investasi tidak bercampur dengan operasional BUMN.
“Kita tidak mau risiko investasi tercampur dengan risiko pengelolaan BUMN,” kata Dony.
Dony mengatakan desain itu sudah disiapkan sejak awal agar Danantara memiliki tata kelola yang kuat dan tidak mengalami masalah seperti 1MDB.
Melalui model baru tersebut, pemerintah berharap Danantara mampu menjadi motor investasi besar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
