Balikpapan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pembinaan pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan. Menurut dia, pemerintah pusat juga perlu memberi insentif agar daerah terdorong meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.
Tito menyampaikan hal itu dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Ia mengatakan, selama ini pembinaan dari pemerintah pusat cenderung lebih banyak menekankan pengawasan. Tito menilai pola itu perlu dilengkapi dengan penghargaan sebagai bentuk dorongan bagi daerah.
“Jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.
Ia menegaskan, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi penting karena Indonesia menganut sistem desentralisasi parsial. Dalam sistem tersebut, pemerintah pusat tetap memegang kendali pembinaan terhadap daerah.
Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat program apresiasi bagi daerah yang berprestasi. Langkah ini diharapkan memicu inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Tito juga menyebut kenaikan anggaran Kemendagri pada 2026 memberi ruang lebih besar untuk memperkuat pendekatan insentif tersebut. Ia pun telah meminta jajaran kementerian menjalankan kebijakan itu secara konsisten.
Pada kesempatan itu, Kemendagri menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam empat kategori utama. Kategori tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Untuk kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih predikat Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya.
Di tingkat kota, Kota Bontang menempati posisi Terbaik I, sedangkan Kota Palangka Raya berada di urutan Terbaik II. Adapun untuk tingkat provinsi, penghargaan tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Utara.
