Padang – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar mendatangi DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rabu (6/5). Kunjungan kerja itu diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Dahrul Idris, S.STP, M.Si, di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Tanah Datar memperdalam pembahasan LKPJ sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam forum itu, rombongan Pansus I membahas mekanisme penelaahan LKPJ, evaluasi program pemerintah daerah, serta langkah pengawasan yang lebih efektif.
Dahrul Idris menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia juga mengatakan bahwa pembahasan LKPJ yang komprehensif dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Melalui pembahasan LKPJ yang komprehensif, DPRD dapat memberikan masukan konstruktif terhadap capaian program pemerintah daerah sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsultasi antar-lembaga legislatif seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran. Menurutnya, koordinasi antara DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi juga diperlukan agar masing-masing lembaga dapat saling bertukar pengalaman dalam menghadapi tantangan pemerintahan daerah.
Kunjungan tersebut diharapkan mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.
