Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi jajaran Kodim 0312 Padang di Istana Gubernuran, Senin (11/5/2026), untuk membahas rencana penelitian Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI mengenai penanganan bencana di Sumbar.
Pertemuan itu menyoroti pola penanganan bencana yang melibatkan TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian, sekaligus mengkaji kesiapan Sumbar dalam menghadapi potensi bencana ke depan.
Mahyeldi hadir didampingi Kepala Badan Kesbangpol Sumbar Mursalim. Dari pihak TNI, rombongan dipimpin Dandim 0312 Padang Kolonel Inf Ferry Adianto bersama Kazidam I/Bukit Barisan Kolonel Czi Akhmad Safari dan Dansat Hantai Kodaeral Kolonel Laut (P) Cahay Pamungkas.
Kolonel Ferry Adianto mengatakan penelitian itu merupakan bagian dari program strategis Sesko TNI. Fokus kajian diarahkan pada pola penanganan bencana, termasuk sinergi antarinstansi saat Sumbar menghadapi bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.
“Penelitian ini berkaitan dengan penanganan bencana kemarin, ketika TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Kita ingin meneliti apakah pola yang digunakan sudah optimal atau masih memerlukan penyempurnaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kajian itu juga akan menelaah sistem pertahanan semesta di Sumbar, mulai dari kesiapan sumber daya hingga dukungan sarana dan prasarana daerah dalam menghadapi ancaman bencana.
Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi menjelaskan bahwa kondisi geografis Sumbar membuat wilayah itu memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama di kawasan Bukit Barisan.
Menurutnya, banjir dan longsor yang sempat terjadi dipicu kiriman air dari sejumlah gunung, yakni Gunung Marapi, Singgalang, dan Tandikat, yang membawa material batuan ke permukiman serta lahan pertanian warga.
“Akumulasi curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang jenuh air menjadi pemicu utama terjadinya bencana di sejumlah wilayah Sumbar,” jelas Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar bergerak cepat menetapkan status tanggap darurat saat bencana terjadi untuk memastikan keselamatan masyarakat dan mempercepat koordinasi penanganan di lapangan.
“Pertimbangan utamanya adalah keselamatan warga. Saat kejadian meluas di beberapa titik strategis, tidak boleh ada keterlambatan dalam komando,” pungkasnya.
