Agam – Pemerintah Kabupaten Agam bersama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI meninjau lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Rabu (24/6). Peninjauan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban bencana sekaligus mendukung pengembangan fasilitas strategis daerah.
Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan hunian tetap, Markas Yonif TP 897/Singgalang, serta sejumlah fasilitas sosial dan umum. Pemerintah daerah menargetkan pemanfaatan lahan itu bisa segera berjalan setelah seluruh aspek administrasi dan legalitas rampung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd Lutfi AR, mengatakan penyediaan hunian permanen menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Ia berharap proses yang sedang berjalan dapat segera tuntas agar warga penghuni hunian sementara bisa cepat berpindah ke rumah yang lebih layak.
“Harapan kami, administrasi dan pembangunan bisa segera direalisasikan sehingga masyarakat terdampak bisa tinggal di tempat yang lebih aman dan nyaman,” ujar Lutfi.
Dari pihak KSP, perwakilan Kedeputian III, Irhash Ahmady, menyebut peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Sumatera. Menurut dia, pemerintah pusat kini berkoordinasi intensif dengan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan status hukum lahan tersebut.
“Secara prinsip proses legalitas sedang dipercepat. Kami berharap dalam waktu dekat Surat Keputusan Menteri ATR/BPN terbit sehingga kepastian hukum lahan jelas dan pembangunan bisa segera dilaksanakan,” kata Irhash.
Dukungan juga datang dari tokoh adat setempat. Ninik Mamak Nagari Manggopoh, Ridwan Dt. Tumbijo, menyatakan pihaknya mendukung rencana pembangunan selama dilakukan sesuai ketentuan adat dan melalui musyawarah bersama.
“Prinsipnya kami mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana, sepanjang melalui musyawarah dan kesepakatan bersama,” ujarnya.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, jajaran Pemkab Agam, perwakilan BPN, serta sejumlah instansi terkait turut hadir dalam peninjauan tersebut.
