Padang – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera memperketat pendampingan penggunaan dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Barat agar pemulihan wilayah terdampak berjalan lebih cepat.
Pendampingan itu dilakukan lewat rapat koordinasi teknis bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada 20-22 Juli 2026.
Sumatera Barat telah menerima tambahan TKD senilai Rp534 miliar yang kini masih tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun, hingga saat ini realisasi penyerapan baru mencapai 2,14 persen.
Proses percepatan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari inventarisasi kerusakan, penyesuaian APBD, hingga penentuan prioritas penanganan di lapangan.
Di Kota Padang, realisasi penggunaan anggaran tercatat sebesar 12 persen dari total alokasi Rp371,85 miliar. Dana itu dipakai untuk pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan, serta normalisasi sungai guna menekan risiko banjir.
Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar baru merealisasikan 7 persen dari anggaran Rp126,87 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan 79 unit hunian tetap atau huntap, perbaikan irigasi, dan pemulihan ekonomi warga.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menargetkan seluruh huntap selesai pada September 2026, bersamaan dengan pembangunan enam titik Sabo Dam dan jembatan permanen.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan agar anggaran benar-benar dipusatkan pada kegiatan rehabilitasi yang terukur.
Menurut Agus, setiap program harus memiliki indikator, target, sasaran, dan capaian yang jelas. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan berbasis risiko oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) supaya tata kelola keuangan tetap akuntabel.
Kementerian Dalam Negeri bersama Satgas PRR berkomitmen terus melakukan monitoring, evaluasi, dan asistensi secara berkala.
Mereka juga akan terus menggelar rapat koordinasi untuk mengidentifikasi kendala teknis sekaligus mencari solusi bagi pemerintah daerah.
