Jakarta – Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyambut baik dorongan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk mempercepat pencairan tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun guna mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Irman menilai percepatan pencairan anggaran itu sangat dibutuhkan karena menjadi harapan masyarakat dan pemerintah daerah agar pemulihan wilayah terdampak bisa berjalan lebih cepat.
“Upaya percepatan pencairan anggaran ini patut diapresiasi. Masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan yang cepat agar proses pemulihan dapat segera berjalan dan aktivitas ekonomi maupun sosial kembali normal,” kata Irman dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).
Sebelumnya, Tito Karnavian dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7), meminta agar tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun bagi empat kementerian segera disetujui.
Anggaran itu dinilai mendesak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah di Sumatera.
Tambahan dana tersebut dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sekitar Rp2,6 triliun guna memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat sekitar Rp1,5 triliun untuk memulihkan tambak udang dan tambak ikan.
Sementara itu, Kementerian Agama diusulkan menerima Rp4,8 triliun untuk perbaikan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang terdampak. Adapun Kementerian UMKM mendapat sekitar Rp600 miliar untuk membantu pemulihan pelaku usaha kecil.
Tito menegaskan empat sektor itu masuk prioritas dan membutuhkan dukungan anggaran secepatnya.
Irman menilai tambahan anggaran tersebut bersifat fundamental karena menyasar sektor-sektor yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Kita berharap proses persetujuan dan pencairan anggaran ini dapat dilakukan secepat mungkin, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terpenting, seluruh anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak,” ujar anggota Komite I DPD RI itu.
Irman menambahkan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait menjadi kunci agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat.
Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga menegaskan bahwa pertanian, perikanan, pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan UMKM merupakan fondasi kehidupan masyarakat.
“Karena itu, dukungan anggaran untuk sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas dan besar terhadap percepatan pemulihan daerah,” pungkasnya.
