Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah melalui pelatihan Debt Management Unit (DMU) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Senin (3/8/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga 7 Agustus 2026 itu merupakan kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Gubernur Mahyeldi menilai pembentukan DMU menjadi langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu merancang dan mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional. Menurut dia, pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada APBD.
“DMU nantinya bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan. Karena itu, aparatur yang mengisinya harus memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan konektivitas, hingga penanganan bencana. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.
“Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi secara proporsional,” katanya.
Mahyeldi menyebut salah satu opsi pembiayaan yang tengah disiapkan Pemprov Sumbar adalah penerbitan Sukuk Daerah pada 2027. Dalam proses itu, DMU diharapkan menjadi penggerak utama, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan pembiayaan.
Selain menyusun skema pembiayaan, DMU juga ditargetkan memperkuat kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sumbar dalam mempersiapkan pembentukan DMU sekaligus penerbitan Sukuk Daerah.
Selama lima hari pelatihan, peserta akan menerima materi tentang regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek yang layak dibiayai, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, hingga mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.
“Harapan kami, SDM yang dibentuk melalui pelatihan ini mampu mengelola pembiayaan daerah secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif,” ujarnya.
Deputi Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Kania Satwika Dipora, juga menegaskan komitmen ADB untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan. Menurutnya, pembentukan DMU akan memperkuat tata kelola pembiayaan daerah agar lebih transparan, kredibel, dan berkelanjutan.
Pelatihan DMU tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Asian Development Bank.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang mampu mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional sebagai bagian dari persiapan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.
