Pulau Punjung – Badan Keuangan Daerah (BKD) Dharmasraya menggeber realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini untuk memperkuat pembangunan sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Hingga triwulan pertama, capaian PAD bahkan sudah melampaui target awal.
Kepala BKD Dharmasraya, Marten Yunus, mengatakan target PAD tahun ini dipatok sekitar Rp176 miliar, naik dari target awal sekitar Rp156 miliar.
“Pada triwulan pertama, target kita sekitar Rp7,5 miliar lebih. Namun, realisasi yang masuk sudah menembus lebih dari Rp13 miliar,” kata Marten, Selasa (5/5/2026).
Menurut dia, capaian tersebut setara dengan kenaikan 26,10 persen dari target awal 15 persen. “Kita yakin realisasi PAD pada 2026 ini bakal tercapai maksimal, dan diyakini bisa melebihi target,” ujarnya.
Untuk mengejar target itu, BKD terus mengoptimalkan pungutan pajak dan retribusi. Di saat yang sama, instansi ini juga memanfaatkan teknologi digital dalam sistem administrasi keuangan.
Marten menjelaskan, BKD memperkuat basis data wajib pajak agar lebih akurat dan terintegrasi. Langkah jemput bola ke lapangan juga dilakukan untuk menggali potensi pendapatan yang belum terdata maksimal.
Dengan data yang valid, BKD dapat mengidentifikasi sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak juga diperketat untuk menekan potensi kebocoran pendapatan.
Digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus utama BKD dalam meningkatkan PAD. Melalui pembayaran online dan aplikasi berbasis elektronik, masyarakat bisa bertransaksi lebih mudah, cepat, dan transparan.
BKD juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan.
Marten menambahkan, pihaknya berharap partisipasi masyarakat semakin tinggi seiring meningkatnya kesadaran dalam membayar pajak. “Di sisi lain, inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru terus dilakukan. Dari berbagai langkah tersebut, BKD optimistis target PAD dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan hanya menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
