Jakarta – Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin akses pendidikan bagi anak-anak di Hunian Sementara (Huntara) Senen, Jakarta Pusat.
Dony meninjau langsung lokasi hunian tersebut pada Selasa (3/11/2026) untuk memastikan hak dasar pendidikan terpenuhi tanpa hambatan administratif.
Ia menekankan bahwa latar belakang keluarga maupun lokasi tempat tinggal tidak boleh membatasi anak dalam menuntut ilmu.
“Concern kita sebetulnya bahwa akses pendidikan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dony.
Pemerintah berencana mengarahkan anak-anak di Huntara Senen untuk mengikuti pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Namun, upaya tersebut terkendala aturan zonasi karena banyak anak masih terdaftar dengan alamat domisili di kampung asal.
Dony menyatakan bahwa hambatan administrasi wilayah tersebut akan segera diselesaikan agar anak-anak bisa mendaftar sekolah.
“Tujuannya bukan zoning-zoning itu, semua rakyat, anak-anak kita itu harus bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik,” tegasnya.
Dony menilai penataan kehidupan warga eks bantaran rel kereta api harus mencakup aspek pendidikan guna menjamin masa depan generasi berikutnya.
Ia mencatat sebagian besar penghuni Huntara Senen bekerja sebagai pemulung dan tetap diizinkan meneruskan pekerjaan tersebut.
Pemerintah akan melakukan pemetaan untuk memastikan seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak di lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat.
“Kita akan petakan,” kata Dony.
Dony menambahkan bahwa pendidikan merupakan bekal krusial bagi anak-anak agar memiliki kesempatan berkembang lebih baik daripada orang tua mereka.
Ia memastikan bahwa perhatian khusus terhadap sektor pendidikan akan terus diberikan selama proses penataan kehidupan warga berlangsung.
