Padang – Manajemen SPBU 14.252.516 Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, membantah keras adanya praktik penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di lokasi usahanya.
Manajer SPBU 14.252.516, Amri Rajanista, memberikan klarifikasi tersebut pada Selasa (3/11/2026) menanggapi sorotan publik terkait aktivitas pengisian menggunakan jeriken dan keberadaan personel kepolisian di area SPBU.
Amri menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian di SPBU bertujuan untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mengendalikan distribusi BBM.
Pihak manajemen secara resmi mengajukan permohonan bantuan pengamanan kepada Polsek Bungus Teluk Kabung guna meminimalisir potensi gangguan.
“Manajemen SPBU memang meminta bantuan secara resmi kepada Polsek Bungus Teluk Kabung untuk pengamanan agar tidak ada pihak-pihak yang memaksa operator melakukan pengisian BBM tanpa barcode,” ujar Amri.
Selain pengamanan, kehadiran petugas juga difungsikan untuk memastikan antrean kendaraan tetap berjalan tertib.
Terkait penggunaan jeriken, Amri menjelaskan bahwa pihaknya hanya melayani konsumen yang memenuhi syarat administratif yang ditetapkan pemerintah.
Setiap transaksi jeriken wajib menyertakan dokumen rekomendasi resmi dari dinas terkait untuk kebutuhan nelayan maupun pelaku UMKM.
“SPBU Bungus hanya melayani kendaraan yang memiliki barcode dan konsumen nelayan serta UMKM yang memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait,” tegasnya.
Manajemen memastikan tidak ada toleransi bagi operator yang berani melanggar prosedur pengisian BBM bersubsidi.
Karyawan yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan langsung dijatuhi sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai kontrak kerja.
“Jika ada operator SPBU yang melanggar SOP pengisian BBM bersubsidi, pihak manajemen akan melakukan PHK sesuai kontrak kerja karyawan,” tutur Amri.
Seluruh operasional dispenser di SPBU tersebut saat ini telah terintegrasi dengan sistem digitalisasi Pertamina dan BPH Migas.
Sistem tersebut secara otomatis menolak transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan barcode konsumen.
Selain sistem digital, area SPBU juga diawasi oleh kamera CCTV yang terhubung langsung dengan pihak Pertamina pusat sebagai bentuk pengawasan berlapis.
Amri juga mengklarifikasi keberadaan personel Polairud yang sempat disorot karena berada di sekitar area pengisian.
Menurutnya, personel tersebut hadir di lokasi murni sebagai konsumen yang sedang melakukan pembelian BBM menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan.
