Padang – Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang dan Jembatan Anduriang di Kabupaten Padang Pariaman agar bisa direalisasikan pada tahun depan.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, mengatakan kedua proyek itu sudah masuk perhatian pemerintah pusat dan kini masih berada pada tahap perencanaan teknis.
Doni menyampaikan hal itu usai rapat kerja dengan instansi teknis yang membahas penanganan infrastruktur pascabencana. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
“Khusus ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang itu ditangani oleh pusat, termasuk Jembatan Anduriang di Padang Pariaman,” ujar Doni di Padang, Rabu (13/5/2026).
Dalam rapat itu, pihak balai teknis turut memaparkan perkembangan penanganan. Saat ini, kedua proyek masih berada pada tahap perencanaan awal sebelum masuk ke pelaksanaan fisik.
“Dari pihak balai tadi disampaikan masih tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dieksekusi,” katanya.
Menurut Doni, percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh instansi teknis diminta bergerak cepat menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung agar pekerjaan tidak tertunda.
Ia menjelaskan, sebagian besar penanganan infrastruktur di Sumbar memang mengandalkan dukungan anggaran pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memegang peran penting dalam menyiapkan administrasi dan dokumen teknis.
Salah satu syarat yang dinilai krusial adalah kesiapan Detail Engineering Design (DED). Jika dokumen itu sudah lengkap, maka pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya.
“Kalau DED sudah siap, nanti pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya,” jelas Doni.
Selain jalan dan jembatan, penanganan pascabencana di Sumbar juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutupnya.
