Jakarta – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, meninjau Hunian Sementara (Huntara) Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/11/2026) untuk memastikan masa depan pendidikan anak-anak eks bantaran rel kereta api.
Dony menegaskan bahwa seluruh anak Indonesia harus memperoleh hak pendidikan tanpa terhalang latar belakang keluarga maupun kendala administrasi kependudukan.
Pemerintah berencana mengarahkan anak-anak di lokasi tersebut untuk mengikuti program Sekolah Rakyat sebagai wadah pendidikan mereka.
Namun, Dony menemukan hambatan administratif terkait sistem zonasi karena sebagian anak masih tercatat memiliki alamat di kampung asal.
Ia menegaskan bahwa persoalan birokrasi zonasi seharusnya tidak boleh membatasi akses seorang anak untuk bersekolah.
“Concern kita sebetulnya bahwa akses pendidikan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Dony saat kunjungan tersebut.
Dony berkomitmen untuk segera membereskan kendala administrasi agar anak-anak penghuni Huntara bisa segera mendapatkan hak belajarnya.
“Ada juga tadi beberapa concern, karena alamat mereka kan di kampung, tidak bisa masuk ke sini, nanti kita akan urus,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa penataan kehidupan warga di Huntara Senen tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga pada jaminan kualitas hidup generasi berikutnya.
Pihaknya berencana memetakan kebutuhan warga agar anak-anak mereka tetap mendapatkan pendidikan meski orang tua mereka mayoritas bekerja sebagai pemulung.
“Kita akan petakan,” kata Dony.
Dony berharap pendidikan yang layak dapat menjadi bekal utama bagi anak-anak tersebut untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Upaya ini menjadi bagian integral dari program pemerintah dalam menata kehidupan warga eks bantaran rel kereta api secara berkelanjutan.
