Padang – DPRD Kota Padang soroti realisasi program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) yang belum optimal pada tahun 2025. Dewan menuntut adanya peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar target tercapai di tahun 2026.
Hal ini mengemuka dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan DPRD selama dua hari, 30-31 Maret 2026.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan evaluasi LKPJ menjadi dasar perbaikan kinerja.
“Program unggulan yang belum tercapai pada 2025 harus bisa diwujudkan pada 2026,” tegas Muharlion, Selasa (31/3).
Dewan menilai OPD harus lebih kreatif dan maksimal meski anggaran terbatas.
Pembahasan LKPJ melibatkan gabungan Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV. Dewan fokus pada kesesuaian perencanaan, realisasi anggaran, dan dampak program bagi masyarakat.
Ketua Pansus I, Usmardi Thareb, mengatakan pihaknya tak hanya melihat LKPJ dari sisi administratif, tapi juga manfaat bagi masyarakat.
“Umumnya tidak ada yang sempurna, maka kami akan memberikan rekomendasi agar segala kekurangan dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya.
Pansus I menemukan capaian yang belum optimal, termasuk penyerapan anggaran yang belum sesuai target.
Sementara itu, Ketua Pansus II, Rachmad Wijaya, mengapresiasi kinerja Perumda Air Minum Kota Padang. Namun, ia mendorong peningkatan layanan dan efisiensi.
“Kami sangat mengapresiasi capaian Perumda Air Minum yang hampir 100 persen,” katanya.
Pansus II meminta penambahan pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana. Kinerja Perusahaan Umum Daerah (PSM) juga diapresiasi karena mulai memberikan kontribusi pendapatan.
Ketua Pansus III, Helmi Moesim, menyebut kinerja OPD mitranya secara umum sudah cukup baik, bahkan realisasi fisik mencapai 100 persen. Namun, serapan keuangan belum maksimal.
“Serapan keuangan memang belum mencapai 100 persen, tetapi realisasi fisik sudah maksimal,” paparnya.
Pansus III mencatat kendala teknis yang berdampak pada keterlambatan pekerjaan, terutama saat bencana.
Ketua Pansus IV, H. Iskandar, menyampaikan evaluasi difokuskan pada dampak nyata program terhadap masyarakat.
DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang pada tahun 2026.
