Padang – DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan pengantar perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (27/7), dengan agenda utama membahas penyesuaian anggaran agar pelaksanaan program daerah lebih sesuai dengan kondisi terkini.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, didampingi Wakil Ketua DPRD Evi Yandri dan Nanda Satria. Hadir pula Sekretaris DPRD Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, jajaran organisasi perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumbar.
Iqra Chissa menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar opsi, melainkan amanat aturan ketika pelaksanaan anggaran tak lagi sejalan dengan asumsi awal penyusunan. Ia mengacu pada Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antarorganisasi, antarsatuan kerja, antarkegiatan, maupun antarjenis belanja, termasuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya serta kondisi darurat dan keadaan mendesak.
Ia menambahkan, Pasal 161 ayat (1) juga mengharuskan pemerintah daerah mempertimbangkan laporan realisasi anggaran semester pertama sebagai dasar melihat sejauh mana target KUA berjalan pada tahun anggaran aktif.
Berdasarkan laporan realisasi semester pertama Tahun 2026, serapan belanja daerah baru mencapai rata-rata 36,38 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan tercatat 48,92 persen. Di sisi lain, APBD 2025 masih menyisakan SILPA sebesar Rp284.668.043.617 yang bisa dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan, ditambah adanya transfer ke daerah.
Melihat kondisi itu, Iqra menyebut perubahan APBD 2026 perlu dilakukan agar kebijakan anggaran lebih akomodatif, produktif, dan efektif dalam menunjang jalannya pemerintahan sekaligus pembangunan daerah. “Melihat kondisi tersebut, APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan agar lebih akomodatif, produktif, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menyampaikan bahwa perekonomian Sumbar menunjukkan tren positif. Pada triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 5,02 persen secara year-on-year dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Vasko menjelaskan, hampir semua sektor ekonomi mencatat pertumbuhan positif. Hanya sektor pengadaan listrik dan gas yang masih terkontraksi. Pertumbuhan tertinggi datang dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,77 persen, disusul jasa lainnya 9,10 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 7,94 persen.
“Kinerja ini menunjukkan bahwa sektor jasa, pariwisata, dan aktivitas pendukung ekonomi masyarakat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada awal tahun 2026,” kata Vasko.
Ia juga menilai prospek ekonomi Sumbar pada triwulan II Tahun 2026 akan lebih kuat. Menurut dia, peningkatan aktivitas masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri, termasuk tingginya mobilitas saat mudik, memberi dampak positif bagi berbagai sektor usaha.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, seiring naiknya pendapatan warga dan membaiknya tingkat kepercayaan konsumen.
Sementara dari sisi investasi, Vasko menyebut pertumbuhan diproyeksikan meningkat karena berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, termasuk mulai beroperasinya Jalan Tol Padang-Sicincin. Kehadiran tol itu diharapkan memperkuat konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong investasi di berbagai daerah.
Kinerja ekspor juga diperkirakan terus membaik sejalan dengan tren peningkatan sejak triwulan I Tahun 2025. Sejumlah sektor yang berkaitan dengan pariwisata, seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, turut diprediksi mencatat pertumbuhan lebih baik seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas wisata masyarakat.
