Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Imbauan ini menyusul peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada 21-27 November 2025.
BMKG mengeluarkan peringatan dini tersebut karena adanya penguatan dinamika atmosfer. Kondisi ini meningkatkan risiko hujan lebat, banjir, dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumbar.
Mahyeldi menegaskan, keselamatan warga adalah prioritas utama. Ia meminta seluruh elemen pemerintah daerah hingga tingkat nagari untuk bersiaga penuh.
“Kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor,” ujar Mahyeldi, Minggu (23/11).
BMKG menjelaskan, peningkatan risiko hidrometeorologi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, penguatan Monsun Asia yang membawa massa udara lembap dari Samudra Hindia.
Massa udara lembap ini bertemu dengan topografi Pegunungan Bukit Barisan, memicu pembentukan awan hujan lebat. Fenomena IOD negatif dan aktivitas Gelombang Rossby Ekuatorial juga memperkuat pertumbuhan awan konvektif.
Kondisi ini meningkatkan potensi banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, petir, hingga jalan licin.
BMKG menetapkan 14 kabupaten/kota di Sumbar dalam status siaga penuh. Daerah tersebut meliputi Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, dan sekitarnya.
Menanggapi hal ini, Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten/kota melalui BPBD untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
“Saya meminta BPBD provinsi dan kabupaten/kota segera memperkuat pemantauan, memastikan kesiapan personel, peralatan, dan jalur evakuasi,” tegasnya.
Gubernur juga mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia meminta warga menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting dan memahami jalur evakuasi.
“Masyarakat juga harus pro aktif memantau informasi dari kanal resmi seperti BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah,” pungkasnya.
