Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pembinaan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memperkuat perlindungan di tempat kerja. Program ini kini memasuki gelombang kedua atau batch II dengan melibatkan 2.100 peserta.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pembinaan Ahli K3 batch II ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli K3 di Indonesia sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran budaya K3.
“Selain meningkatkan jumlah Ahli K3 melalui program sertifikasi, kami juga menargetkan percepatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3),” kata Yassierli usai membuka kegiatan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, Kemnaker mendorong perusahaan, terutama yang berisiko tinggi atau memiliki lebih dari 100 pekerja, agar menerapkan kebijakan, mitigasi risiko, dan perlindungan kerja secara lebih terstruktur.
Menurut Yassierli, penerapan SMK3 menjadi kunci dalam memperkuat budaya K3 nasional. Dengan sistem itu, perusahaan diharapkan mampu memahami peta risiko, menyiapkan prosedur darurat, memberikan pelatihan kepada pekerja, serta menjalankan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga menargetkan percepatan sertifikasi SMK3 secara masif dengan biaya yang lebih terjangkau. Saat ini, sekitar 18 ribu perusahaan telah menerapkan SMK3.
“Ke depan jumlah itu diharapkan naik signifikan hingga mencapai puluhan ribu perusahaan,” ujarnya.
Yassierli menegaskan, percepatan pembinaan dan sertifikasi Ahli K3 diyakini dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja sekaligus menekan angka kecelakaan kerja. Karena itu, pemerintah akan memperkuat penyiapan auditor SMK3 agar proses sertifikasi berjalan lebih luas dan efektif.
Ia juga mengajak seluruh elemen ketenagakerjaan, mulai dari asosiasi, lembaga, serikat pekerja, hingga dunia usaha, untuk berkolaborasi membangun ekosistem K3 nasional.
“Saya berkomitmen melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh sebagai bagian dari ekosistem,” tandasnya.
