Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan sejumlah langkah baru untuk menjaga laju pembangunan daerah di tengah ruang fiskal yang kian terbatas. Selain mengoptimalkan aset milik daerah, Pemprov Sumbar juga mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal itu saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026).
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan perhatian, masukan, dan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD sehingga Pemprov Sumbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahyeldi, berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan bersama komisi dan perangkat daerah. Ia mengatakan, masukan itu juga menjadi sarana evaluasi atas catatan dan rekomendasi BPK.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujar Mahyeldi.
Salah satu sorotan utama fraksi, kata Mahyeldi, adalah pengelolaan aset daerah. Sebagian besar fraksi menilai aset pemerintah daerah punya potensi besar untuk mendongkrak pendapatan jika dikelola lebih tertib, produktif, dan diarahkan pada manfaat ekonomi.
Ia mengakui selama ini perhatian terhadap aset belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumbar akan menindaklanjuti masukan DPRD, terutama terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset, melalui seluruh perangkat daerah.
Di sisi lain, Mahyeldi menilai daerah harus segera mencari inovasi pembiayaan karena kapasitas fiskal terus menyempit dari tahun ke tahun. Untuk menjawab kondisi itu, Pemprov Sumbar saat ini menyiapkan creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah.
Ia menyebut Sumbar termasuk daerah yang paling awal menyiapkan penerapan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kesiapan itu bahkan menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB) yang mengundang Sumbar untuk mempelajari praktik creative financing di Jepang.
“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyinggung potensi remitansi perantau Minangkabau yang diperkirakan lebih dari Rp20 triliun per tahun. Menurut dia, arus dana tersebut bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah bila dikelola dan diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan nagari.
Ia menegaskan, di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal nasional, daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumbar.
