Lombok Barat – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026). Pertemuan para gubernur itu menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antardaerah dan menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional.
Mahyeldi menilai forum tersebut relevan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi daerah saat ini. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerja sama lintas wilayah.
“Ditengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti perkuat koordinasi dan kolaborasi antar daerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itu lah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.
Kehadiran Mahyeldi bersama jajaran Pemprov Sumbar juga menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah. Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.
Dalam kegiatan tersebut, Mahyeldi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Bima menekankan pentingnya koordinasi, integritas, dan kepemimpinan transformatif di daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Bima, gubernur memegang dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, ia meminta para gubernur memastikan koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program prioritas nasional berjalan selaras dan efektif.
Ia juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun daring. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah berbagai tantangan pembangunan.
Selain koordinasi, para gubernur juga diminta turun langsung memimpin pelaksanaan program strategis di daerah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Menurut Bima, kepemimpinan kepala daerah harus hadir sampai tahap implementasi dan tidak sepenuhnya diserahkan kepada bawahan.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ujarnya.
Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah, serta memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terpenuhi meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.
Lebih lanjut, Wamendagri menegaskan bahwa kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin yang transformasional. Ia menilai perubahan harus dihadirkan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kini semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.
“Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer,” kata dia.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
Rapat kerja APPSI yang berlangsung selama dua hari, 16-17 Juli 2026, itu turut dihadiri seluruh gubernur dari berbagai provinsi atau yang mewakili, serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI.
