Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menawarkan diri menjadi tuan rumah Indian Ocean High-Level Forum 2027. Usulan itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto di Istana Gubernuran, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan yang membahas penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA) itu, Mahyeldi sekaligus menyatakan kesiapan Sumbar menggelar forum internasional tersebut dengan tema “One Ocean, Boundless Opportunities – Satu Samudra, Peluang Tanpa Batas.”
Mahyeldi menilai Sumbar memiliki modal strategis karena berada di pantai barat Indonesia dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi geografis itu, kata dia, membuka peluang bagi Sumbar untuk berperan lebih besar dalam jejaring kerja sama kawasan.
“Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Indonesia, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan budaya, pariwisata, ekonomi, sumber daya kelautan, dan masyarakat yang terbuka terhadap dunia,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, forum itu tidak seharusnya berhenti sebagai ajang pertemuan internasional biasa. Menurut dia, kegiatan tersebut perlu menjadi momentum untuk menempatkan Sumbar dalam jaringan strategis kerja sama Samudra Hindia.
Karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi international platform yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, investor, akademisi, organisasi internasional, komunitas, dan masyarakat untuk membahas sekaligus membangun kerja sama konkret.
“Jika disetujui, kami akan gagas forum ini bukan sekadar konferensi, tetapi international platform yang mempertemukan berbagai pihak. Fokusnya adalah memperkuat tata kelola laut, ekonomi biru, keberlanjutan lingkungan, konektivitas dan perdagangan, serta kemitraan antardaerah dan antarnegara,” jelasnya.
Mahyeldi berharap forum itu dapat mendorong lahirnya aksi nyata, bukan hanya dialog. Bentuk kolaborasi yang diharapkan meliputi investasi, perdagangan, business matching, pengembangan ekonomi biru, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, inovasi, hingga konektivitas maritim.
Selain mendorong kerja sama antarnegara, Mahyeldi juga menginginkan jejaring IORA diperluas hingga ke tingkat pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, penguatan konektivitas akan membuka ruang lebih besar bagi daerah untuk memperluas jejaring ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara di kawasan Samudra Hindia.
“Kerja sama kawasan Samudra Hindia harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah juga perlu memiliki ruang untuk membangun jejaring dan kolaborasi secara langsung dengan berbagai daerah dan pemangku kepentingan di negara-negara kawasan,” katanya.
Ia menambahkan, Indonesia punya posisi penting dalam IORA sebagai salah satu negara pendiri sekaligus negara kepulauan besar yang menghadap Samudra Hindia.
“Sumatera Barat siap mengambil bagian dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai regional convener sekaligus menjadi salah satu pintu gerbang kolaborasi di kawasan Samudra Hindia,” tegasnya.
Santo Darmosumarto menyambut positif gagasan itu. Ia mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumbar dan menyatakan Kementerian Luar Negeri siap mendukung berbagai rencana kerja sama yang ditawarkan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Samudra Hindia.
Ia juga menyebut Kementerian Luar Negeri akan memulai workshop pada 2027 terkait pengembangan kemitraan negara-negara anggota IORA, khususnya di bidang pariwisata, penanggulangan bencana, dan ekonomi biru.
“Pada saat yang sama, kami juga mendapatkan informasi dan siap untuk memberikan dukungan bagi berbagai kerja sama, berbagai kegiatan, berbagai forum yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk forum kerja sama di antara para pimpinan pemerintah daerah yang ada di kawasan Indian Ocean,” ungkap Santo.
Menurut Santo, penguatan kerja sama itu penting untuk mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara kawasan Samudra Hindia. Di sisi lain, langkah itu juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan para pemangku kepentingan.
Pertemuan itu turut dihadiri Direktur KSIA Aspasaf Kementerian Luar Negeri Febrian Irawati Mamesah, Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kementerian Pariwisata Zulkifli Harahap, Kepala Biro Umum Andre Algamar, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dr. Lila Yanwar, MARS, Asisten Administrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Luhur Budianda.
