Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat penguatan sistem penanggulangan bencana dengan mendorong kolaborasi lintas sektor yang lebih terstruktur. Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (21/4/2026).
Arry menilai, karakter bencana yang kerap terjadi di Sumbar menuntut penanganan yang terintegrasi dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam satu pola kerja yang lebih solid.
Ia juga mengingatkan kembali dampak besar bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November 2025. Menurut dia, peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
“Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan, baik korban jiwa, pengungsian, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu masyarakat harus mengungsi,” katanya.
Arry menjelaskan, kondisi itu membuktikan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong penerapan pendekatan klaster dalam penanggulangan bencana sesuai amanat BNPB. Pola ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antarpihak, baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Meski demikian, Arry mengakui implementasi pendekatan klaster di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, fungsi klaster yang sudah terbentuk belum optimal, pembagian peran belum jelas, dan mekanisme koordinasi terpadu belum terbangun dengan baik.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat pemahaman bersama, membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid, serta menyusun rencana aksi yang benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi memiliki peran strategis untuk mengorkestrasi sinergi antar pihak sekaligus memastikan setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana berjalan efektif serta tepat sasaran.
Pemprov Sumbar, kata Arry, juga menyambut baik inisiatif kolaboratif dalam kegiatan tersebut, termasuk peran aktif Sumbar Pulih bersama Yayasan Plan International Indonesia. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana.
Arry berharap forum itu melahirkan struktur koordinasi klaster yang jelas dan efektif, pembagian peran yang tegas, serta rencana aksi yang terarah dan berkelanjutan.
“Lebih dari itu, kita berharap pendekatan klaster ini benar-benar menjadi bagian integral dalam sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar beserta jajaran, pimpinan Yayasan Plan International Indonesia, pimpinan Platform Sumbar Pulih, BPBD kabupaten/kota, unsur OPD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, serta para narasumber dan fasilitator.
