Padang – Kerugian sektor pertanian di Sumatera Barat akibat bencana mencapai Rp 4,53 triliun. Data ini terungkap setelah anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Angka ini jauh lebih besar dari laporan awal yang disampaikan ke pemerintah pusat. Rahmat Saleh menyebutkan, perbedaan data ini sangat signifikan.
“Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat, Jumat (16/1/2026).
Kerusakan terparah terjadi pada bendungan dengan nilai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi rusak senilai Rp 1,07 triliun, dan sektor pertanian langsung merugi Rp 1,22 triliun.
Selain itu, Jaringan Irigasi Tersier dan Usaha Tani (JITUT) rusak Rp 156,87 miliar, serta embung senilai Rp 10,25 miliar.
Rahmat menegaskan, data ini bukan asumsi politik, melainkan hasil pembahasan teknis dengan pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat menjadikan data ini sebagai rujukan utama dalam menentukan kebijakan pemulihan.
Rahmat juga menyoroti kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang tidak tercantum dalam laporan resmi. Padahal, irigasi sangat penting untuk produksi pangan.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Selain data, Rahmat menilai mekanisme pemulihan terhambat tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Akibatnya, perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat.
Ia menilai, dukungan alat berat diperlukan agar lahan bisa segera digarap kembali. “Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat berharap pemerintah pusat segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan. “Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
