Padang – Anggota Komisi IV DPR RI H. Rahmat Saleh menegaskan akan terus mengawal pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat setelah banjir bandang merusak sejumlah lahan warga. Ia menilai percepatan perbaikan sawah dan sarana pertanian menjadi kunci agar aktivitas petani bisa kembali normal.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat saat menyerap aspirasi warga di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Jumat (1/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia juga mendengarkan langsung beragam keluhan masyarakat pascabencana.
Rahmat mengatakan Komisi IV DPR RI membawahi sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Karena itu, menurut dia, kerusakan lahan pertanian akibat banjir bandang menjadi perhatian utama pihaknya.
Ia mengaku sudah aktif mengawal penyaluran bantuan ke daerah terdampak, terutama Kota Padang, agar proses pemulihan berjalan lebih cepat.
“Alhamdulillah, Sumatera Barat sudah kita kawal untuk perbaikan akibat banjir bandang, terutama Kota Padang,” ujarnya.
Rahmat juga menyampaikan pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran Rp320 miliar untuk perbaikan sektor pertanian di Sumatera Barat. Dana itu, kata dia, sudah disalurkan ke pemerintah provinsi untuk mendukung program pemulihan serta perbaikan infrastruktur pertanian yang rusak.
Menurut dia, dukungan anggaran tersebut penting karena pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Sumbar.
“Karena itu, pemulihan lahan dan sarana pertanian harus segera dilakukan agar aktivitas produksi tidak terganggu terlalu lama,” katanya.
Rahmat mencontohkan kerusakan berat terjadi di Limau Manis, Padang. Ia menyebut areal persawahan warga di kawasan itu rusak akibat luapan sungai saat banjir bandang menerjang.
“Mulai dari Batu Busuk sampai ke Pasar Baru, sawah masyarakat habis. Bahkan ada yang berubah jadi aliran sungai,” katanya.
Menurut dia, kondisi itu menunjukkan besarnya dampak bencana terhadap petani. Selain menghancurkan lahan, banjir juga memutus sumber penghidupan warga yang selama ini bergantung pada hasil pertanian.
Rahmat memastikan pemerintah akan segera melakukan normalisasi dan optimalisasi lahan pertanian yang rusak agar bisa kembali dimanfaatkan masyarakat. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi warga setelah banjir.
Ia menegaskan sektor pertanian harus menjadi prioritas penanganan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
“Kita berharap seluruh proses perbaikan dapat berjalan lancar sehingga petani dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” pungkasnya.
