Aceh – Pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi warga Aceh dengan mengaktifkan kembali tambak yang rusak akibat bencana dan menyalurkan bantuan bibit kopi untuk petani di Gayo. Langkah ini menjadi bagian dari lima klaster prioritas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera untuk membantu masyarakat kembali berproduksi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 15.000 hektare tambak terdampak bisa kembali beroperasi penuh pada akhir 2026. Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 5.200 hektare tambak harus berfungsi lagi paling lambat September 2026.
Hingga akhir Juli, 694 hektare tambak sudah kembali aktif dan memproduksi benih udang, bandeng, kakap, hingga nila salin. Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktopura, menegaskan program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan mata pencaharian warga.
“Kami ingin produktivitas masyarakat kembali berjalan,” kata Andy saat meninjau tambak di Pidie dan Pidie Jaya.
Ia menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan bantuan benih dan pakan agar petambak bisa langsung memulai budidaya setelah rehabilitasi lahan selesai. Untuk mempercepat pekerjaan di lapangan, KKP juga menyalurkan delapan unit ekskavator khusus rehabilitasi tambak ke sejumlah kabupaten di Aceh.
Dukungan serupa diberikan kepada nelayan lewat bantuan mesin kapal dan 100 unit kotak pendingin berkapasitas 300 liter untuk menjaga mutu hasil tangkapan. Pengaktifan kembali tambak ini diproyeksikan memberi dampak ekonomi besar, dengan potensi omzet mencapai Rp30 juta per hektare dalam satu siklus panen tiga bulan.
Fazil, petambak asal Pidie Jaya, menyebut bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk memulai kembali usahanya. “Ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi,” ujarnya.
Di sektor perkebunan, pemerintah juga menyiapkan 4 juta bibit kopi untuk petani di kawasan Gayo. Kepala Posko Satgas PRR Wilayah Aceh, Safrizal ZA, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk mendorong kembali ekonomi daerah lewat komoditas unggulan.
Menurut Safrizal, langkah tersebut menjadi strategi untuk mempercepat pemulihan perekonomian Aceh yang sempat terganggu akibat bencana. Seluruh bantuan sarana produksi itu diberikan gratis, disertai pendampingan intensif penyuluh lapangan hingga masa panen tiba.
