Agam – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong percepatan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Agam melalui monitoring dan evaluasi penanganan bencana, Kamis (23/7). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada Desember 2025.
Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, mengatakan hasil evaluasi lapangan akan dihimpun menjadi laporan strategis untuk Presiden. Laporan itu nantinya menjadi dasar pendukung percepatan pemulihan di daerah terdampak.
Sorni menegaskan pemerintah mendorong pemangkasan durasi pemulihan dari rencana awal yang sudah disusun. “Kalau perlu, proses yang direncanakan empat tahun bisa dipercepat menjadi tiga tahun, atau bahkan dua tahun. Itu yang kita dorong dan sepakati,” tegas Sorni.
Ia menjelaskan, Kabupaten Agam menjadi salah satu daerah prioritas karena kerusakan fasilitas pendidikannya tergolong cukup besar. Kondisi itu membuat sektor pendidikan menjadi perhatian utama dalam upaya pemulihan pascabencana.
Asisten II Setdakab Agam, Andrinaldi, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya. Ia berharap monitoring tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses belajar mengajar segera kembali berjalan normal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri, mencatat sedikitnya 67 bangunan sekolah dari jenjang TK hingga SMP terdampak bencana. Pemerintah daerah pun terus mempercepat pemulihan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi nonpemerintah dan relawan.
Kolaborasi itu dilakukan untuk memastikan hak pendidikan peserta didik tetap terpenuhi meski sarana dan prasarana sekolah masih dalam tahap perbaikan. Pemerintah daerah berharap hasil monitoring Kemenko PMK segera ditindaklanjuti agar rehabilitasi sekolah bisa berjalan cepat dan seluruh fasilitas pendidikan kembali beroperasi optimal dalam waktu singkat.
