Padang – Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Senin (2/11/2026).
Pertemuan strategis ini menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat kebangkitan ekonomi lokal.
Ahmad Fadly menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi kabupaten meski menghadapi tantangan pascabencana dan keterbatasan infrastruktur.
“Alhamdulillah, hari ini sudah hadir Bapak Wamendagri Bapak Bima Arya beserta Bapak Wakil Kepala BPS Bapak Sony, dalam rangka memberikan motivasi ya dan arahan-arahan kepada kami seluruh kepala daerah,” ujar Ahmad Fadly.
Ia menambahkan bahwa kehadirannya mewakili Bupati guna memastikan pertumbuhan ekonomi di Tanah Datar dapat meningkat.
Ahmad Fadly mengakui pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional.
Faktor utama penghambat ekonomi daerah meliputi dampak bencana alam serta masalah konektivitas antarwilayah yang memerlukan pembenahan serius.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap optimistis mampu menunjang kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan potensi daerah dan efisiensi pascabencana.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap optimis,” ucapnya.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, mengungkapkan bahwa dampak bencana alam sepanjang tahun 2024 sangat menekan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kerugian ekonomi pascabencana mencakup kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, sarana produksi, hingga terhambatnya distribusi barang.
Mahyeldi menekankan bahwa kerugian tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyebabkan hilangnya kapasitas produksi dan penurunan daya beli masyarakat.
“Kerugian ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga mencakup hilangnya kapasitas produksi, terganggunya daya beli masyarakat, serta penurunan produktivitas di sektor usaha,” jelas Mahyeldi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap rakor ini menghasilkan langkah taktis yang konkret untuk segera dieksekusi oleh pemerintah daerah.
Mahyeldi optimistis pemerintah kabupaten dan kota mampu mengimplementasikan arahan narasumber demi perbaikan ekonomi di masa depan.
“Mudah-mudahan yang disampaikan dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan lebih baik di tahun-tahun kedepannya,” tutup Mahyeldi.
