Padang – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mendorong optimalisasi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun sebagai motor penggerak ekonomi Sumatera Barat.
Pesan tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026).
Ia menekankan agar dana tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumsi, melainkan diarahkan pada investasi produktif dan pembangunan infrastruktur strategis.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur,” ujar Bima Arya.
Bima juga meminta setiap daerah mengenali potensi unik wilayahnya guna membangun ekosistem ekonomi yang tidak sekadar bergantung pada belanja pemerintah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 persen pada 2029 melalui percepatan investasi dan hilirisasi sektor unggulan.
Target tersebut menjadi langkah krusial untuk memulihkan perekonomian pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025 yang menelan kerugian sekitar Rp33,527 triliun.
Mahyeldi mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I 2026 sebesar 5,02 persen dan triwulan II sebesar 4,54 persen.
Ia menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan tersebut harus mampu meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan, serta menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, turut menyoroti pentingnya integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri skala besar.
Sonny mencontohkan keberhasilan Jepang dalam melibatkan UMKM pada industri otomotif sebagai model yang bisa diadopsi oleh daerah.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan data ekonomi yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Sonny meminta jajaran BPS di daerah untuk memperkuat koordinasi dengan kepala daerah dalam mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
