Padang – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong optimalisasi dana perantau Minangkabau senilai Rp20 triliun sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
Bima menyampaikan ajakan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Senin (2/11/2026).
Pemerintah pusat memandang dana perantau harus dialihkan dari sekadar konsumsi menuju investasi produktif serta pembangunan infrastruktur jangka panjang.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur,” ujar Bima Arya.
Ia menekankan setiap daerah di Sumatera Barat wajib mengenali potensi wilayahnya masing-masing guna membangun ekosistem ekonomi yang tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 persen pada tahun 2029 melalui percepatan investasi dan hilirisasi sektor unggulan.
Target ini menjadi upaya krusial untuk memulihkan perekonomian pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025 yang menyebabkan kerugian sekitar Rp33,527 triliun.
Mahyeldi mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen dan harus dipertahankan melalui peningkatan produktivitas serta konektivitas antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Ia menginstruksikan seluruh kepala daerah segera menyusun langkah konkret terkait penentuan lokasi program hingga dukungan anggaran lintas pemerintahan.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyoroti pentingnya keterhubungan antara pelaku UMKM dengan industri skala besar sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.
Sonny mengusulkan daerah meniru pola integrasi rantai pasok industri seperti di Jepang agar pelaku usaha kecil dapat menjadi bagian dari ekosistem industri yang lebih luas.
Ia menambahkan bahwa akurasi data melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
