PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mendukung penuh PT Kereta Api Indonesia dalam menyosialisasikan penertiban lahan di sepanjang jalur kereta api.
Dukungan tersebut bertujuan memperlancar rencana reaktivasi jalur kereta api yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan kesiapan tersebut saat ditemui di Padang pada Senin (2/11/2026).
“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi,” tegas Vasko.
Ia menambahkan bahwa koordinasi teknis mengenai pelaksanaan penertiban akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak PT KAI.
Vasko meyakini masyarakat akan menerima rencana ini apabila proses sosialisasi dilakukan secara jelas dan terkoordinasi.
Langkah ini merupakan respon atas permohonan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, terkait keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Permintaan bantuan tersebut disampaikan Bobby saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada Selasa (27/10/2026).
PT KAI mengidentifikasi sekitar 6.800 bangunan yang berdiri di atas lahan milik perusahaan dan berpotensi mengganggu jalur bebas kereta api.
“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.
Bobby menjelaskan bahwa aturan keselamatan mewajibkan ruang bebas sejauh enam meter di sisi kanan dan kiri rel.
Reaktivasi jalur kereta api akan dilaksanakan secara bertahap dengan fokus awal pada rute Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer.
Pengerjaan tahap awal tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027.
Pengembangan selanjutnya akan menyasar jalur menuju Solok, Sawahlunto, hingga menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi, Payakumbuh, dan Limbanang.
Tantangan utama reaktivasi selain penertiban bangunan adalah kondisi geografis Sumbar yang berbukit serta ancaman bencana alam.
Acara pencanangan reaktivasi di Stasiun Kayu Tanam turut dihadiri Kepala BP BUMN, Donny Oskaria, serta pejabat dari Kementerian Perhubungan.
