Agam – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, berupaya membatalkan rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat senilai Rp2,6 triliun. Usulan ini diajukan di tengah upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Mahyeldi menegaskan, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk menanggulangi dampak bencana.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan,” ujar Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, pengembalian alokasi dana tersebut akan memperkuat upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan akibat bencana ini tersebar di banyak daerah dan membutuhkan penanganan serius.
Data Pemerintah Provinsi Sumbar mencatat, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 rumah hilang, dan 94 jembatan rusak. Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional juga terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelas Mahyeldi.
Pemprov Sumbar akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan infrastruktur yang terdampak dalam jangka panjang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000, meliputi 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.
