Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan program penanganan bencana berjalan sesuai aturan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam upaya penanggulangan bencana.
Hal ini disampaikan saat pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).
Mahyeldi menekankan, penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Koordinasi dengan BPK diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif terkait pengelolaan anggaran dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Pemprov Sumbar berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Sinergi dengan BPK diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” pungkas Mahyeldi.
