Padang – Pemerintah Pusat prioritaskan penanganan dampak banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian instruksikan percepatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemulihan.
Instruksi ini disampaikan Mendagri dalam pertemuan virtual dengan Pemko Padang Panjang dan sejumlah daerah terdampak di Sumatera Barat, Jumat (9/1/2026).
Fokus utama pemulihan adalah sektor pendidikan dan infrastruktur. Banjir merusak puluhan ruang kelas dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, serta jalan sepanjang 500 meter.
Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, melaporkan bahwa proses pemulihan berjalan positif, namun beberapa sektor butuh perhatian khusus.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga meminta BPS mendata warga yang kesejahteraannya menurun akibat bencana untuk diusulkan ke Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain Padang Panjang, Mendagri menyoroti Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam sebagai daerah yang memerlukan perhatian khusus. Pemerintah pusat akan memprioritaskan daerah dengan kerusakan terparah pada layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
APBD 2026 daerah terdampak dapat direvisi untuk mempercepat penanganan bencana, dengan payung hukum yang sudah ada.
