Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengebut penyusunan dukungan untuk Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) agar peluang daerah mendapatkan program pusat pada 2027 semakin besar. Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, meminta seluruh kepala OPD bergerak lebih cepat dan tidak lagi menunggu inisiatif dari pemerintah pusat.
Vasko menilai, keterbatasan fiskal daerah membuat Pemprov Sumbar harus lebih aktif menyiapkan konsep, dukungan lintas sektor, hingga proposal usulan yang terukur. Menurut dia, daerah yang paling siap akan lebih dulu mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Vasko saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala OPD di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, dukungan terhadap PSN dan PKPN menjadi salah satu jalan strategis untuk mempercepat pembangunan di tengah kebutuhan daerah yang masih tinggi. Dengan APBD yang terbatas, kata dia, Pemprov Sumbar harus menempatkan kesiapan sebagai modal utama agar program pusat bisa masuk lebih banyak ke Sumbar.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal, mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur,” ujarnya.
Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan Pemprov Sumbar akan segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mempercepat dukungan terhadap program strategis nasional di daerah. Setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor, termasuk pelibatan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Ia menambahkan, sesuai arahan Wakil Gubernur, rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026. Setelah itu, dokumen tersebut akan disusun menjadi proposal usulan untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Bappenas.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujarnya.
Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya menyasar program fisik, tetapi juga program nonfisik. Karena itu, seluruh OPD diminta segera memetakan kebutuhan sesuai tugas masing-masing untuk kemudian diintegrasikan dalam proposal pengajuan ke pemerintah pusat.
