Padang – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat (BEM SB) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumbar, Senin (4/8). Mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan terkait isu-isu Sumatera Barat dan nasional.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Ulak Karang, Padang. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar tampak hadir dengan mengenakan almamater masing-masing.
Terkait isu nasional, BEM SB mendesak DPR RI meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mereka juga menuntut pelibatan publik secara luas dan penundaan pengesahan RKUHP hingga semua poin kontroversial diselesaikan.
“Kami mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Rifaldi, koordinator pusat BEM SB.
Selain itu, BEM SB menolak segala upaya pengaburan dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit politik. Mereka juga menolak rangkap jabatan di pemerintahan dan mendesak evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami menuntut pemerintah dan aparat hukum menindak tegas perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) tanpa izin sesuai UU Ketenagakerjaan dan UU Keimigrasian, serta mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal,” lanjut Rifaldi.
Untuk isu Sumatera Barat, BEM SB mendesak DPRD Sumbar mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran pencemaran lingkungan hidup dan penyerobotan lahan negara oleh PT. Incasi Raya.
Mereka juga menolak aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal di Sumbar.
“DPRD Sumbar harus meninjau langsung pembangunan pasca bencana banjir bandang Tanah Datar dan mengaudit anggaran bantuan banjir bandang,” kata Rifaldi.
BEM SB juga mendesak pencabutan izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang cacat dan peninjauan lingkungan di Sipora, Mentawai, termasuk perizinan dan potensi dampaknya.
DPRD Sumbar diminta melaksanakan audiensi terbuka dengan masyarakat dan memberikan solusi untuk masalah bendungan di Ombilin Danau Singkarak dan PLTU Ombilin.
“Kami menuntut DPRD Sumbar hadir dan meninjau kembali permasalahan di Padang Sarai, Padang, untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di Sumbar,” pungkas Rifaldi.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menemui para pengunjuk rasa dan berjanji menindaklanjuti tuntutan mahasiswa.
“Semua tuntutan para mahasiswa sudah kami dengar dan terima, dan akan segera kami tindaklanjuti secara kelembagaan DPRD,” kata Muhidi.
