Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti kerugian besar Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) yang ditanggung PT Kereta Api Indonesia (KAI). KAI menanggung hampir Rp 1 triliun pada semester I 2025.
Nevi menyoroti hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT KAI (Persero) pada 20 Agustus 2025.
Politisi PKS ini menilai rencana Danantara masuk dalam restrukturisasi utang KCIC harus transparan.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain,” ujarnya.
Nevi juga mengkritisi perubahan pelaksana proyek kereta cepat dari Jepang ke China. Hal ini dinilai menimbulkan masalah serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR,” tegasnya.
Sebelumnya, Nevi mengapresiasi pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group sebesar 8,90% pada Semester I 2025, termasuk lonjakan LRT Jabodebek hingga 50,14%.
Namun, ia mengingatkan agar pertumbuhan kuantitatif diiringi peningkatan kualitas layanan.
“Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang,” kata Nevi.
Terkait digitalisasi, Nevi menilai aplikasi Access by KAI sebagai capaian positif. Aplikasi ini mencatat 12,6 juta transaksi tiket atau 72% dari total penjualan.
Meski demikian, Nevi mengingatkan agar KAI tidak meninggalkan masyarakat yang belum memiliki akses teknologi.
“Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru,” tambahnya.
Nevi juga mengapresiasi roadmap KAI 2025-2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon 29% dan peningkatan skor GCG. Ia menekankan pentingnya indikator objektif serta audit independen.
