Bandung – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperkuat langkah percepatan pembangunan daerah dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Institut Teknologi Bandung (ITB), terutama di bidang pendidikan, teknologi, dan perencanaan pembangunan.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bertemu langsung dengan Rektor ITB, Prof. Tata Cipta Dirgantara, di Rektorat ITB, Bandung, Rabu (29/7/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi yang dinilai dapat mendukung program pembangunan Dharmasraya agar lebih terarah.
Dalam pertemuan itu, ITB menawarkan Program Afirmasi untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri terbaik asal Dharmasraya. Selain itu, kampus tersebut juga memperkenalkan aplikasi DesaNesha sebagai sarana konsultasi bagi para wali nagari dengan para akademisi ITB.
Annisa menegaskan bahwa pembangunan besar di daerahnya membutuhkan dukungan akademis agar berjalan terukur. Ia menilai kajian mendalam penting dilakukan supaya setiap peluang dan dampak pengembangan daerah dapat dipetakan dengan baik.
“Dharmasraya membutuhkan kajian mendalam agar dampak dan peluang pengembangan daerah dapat terukur dengan baik,” ujar Annisa.
Di hadapan pihak ITB, Bupati juga memaparkan sejumlah rencana strategis daerah. Di antaranya pengajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan feeder tol dan kawasan industri.
Pemkab Dharmasraya juga tengah menyiapkan pembangunan industri biodiesel, fasilitas rice milling modern, serta pengembangan kawasan transmigrasi di Nagari Banai. Rencana-rencana tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
Menanggapi hal itu, ITB menyatakan siap memberikan pendampingan teknis dan menghadirkan inovasi teknologi bagi Pemkab Dharmasraya. Kampus tersebut juga menawarkan skema pembiayaan pendidikan yang bisa ditempuh melalui beasiswa pemerintah daerah maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Kedua pihak sepakat mengikat sejumlah komitmen itu dalam nota kesepahaman atau MoU. Dokumen kerja sama tersebut akan segera ditandatangani agar program yang disepakati dapat langsung dijalankan di tingkat perangkat daerah.
