JAKARTA – Generasi muda menjadi kunci dalam kontestasi politik Indonesia. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh.
Rahmat Saleh menilai media memiliki peran besar dalam membentuk orientasi politik generasi Y dan Z. Media melakukannya melalui agenda-setting, framing, bandwagon effect, dan efek viral.
“Tanpa literasi kritis, pemilih muda rentan diarahkan oleh popularitas dan tren, alih-alih menilai substansi kebijakan,” ujar Rahmat dalam seminar dan peluncuran buku “Prosumenesia: Transformasi Media Digital dalam Politik dan Demokrasi” di DPR, Kamis (11/9/2025).
Istilah “Prosumenesia” diperkenalkan dalam peluncuran buku tersebut. Istilah ini dianggap sebagai istilah baru dalam peta komunikasi digital Indonesia.
Buku tersebut menyoroti peran besar generasi milenial dan Gen Z yang mencakup sekitar 60 persen pemilih pada Pilpres 2024.
Tim penulis menganalisis bagaimana generasi digital native memanfaatkan media sosial sebagai ruang utama memperoleh informasi, berdiskusi, membangun opini, dan mengekspresikan identitas politik.
Partisipasi politik digital Gen Z berlangsung cepat, instan, dan masif. Hal ini terlihat dari kampanye tagar, petisi daring, hingga kampanye viral.
Rahmat menekankan pentingnya transparansi kepemilikan media, diversifikasi media, serta pelibatan generasi muda dalam forum legislasi.
KPU dan Bawaslu juga diingatkan untuk memastikan kampanye digital menyertakan substansi program, menyediakan kanal pemeriksaan fakta, dan mengadakan debat publik digital ramah Gen Z.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyebut era digital sebagai pisau bermata dua. Era ini memberi ruang partisipasi luas, namun menghadirkan tantangan misinformasi, disinformasi, filter bubble, echo chamber, hingga polarisasi masyarakat.
Penulis buku, Mira Natalia, mencontohkan fenomena FOMO di media sosial. Hal ini membuat masyarakat rela mengantre membeli cokelat Dubai meski rasanya tidak sebanding dengan harganya.
“Ini membuktikan terjadinya Prosumen di Indonesia (Prosumenesia),” ujarnya.
Penulis lainnya, Andre Sainyakit, menekankan pentingnya komunikasi politik berbasis perdamaian.
“Politik yang damai berarti politik yang membuka ruang dialog, mendengar aspirasi, dan berani berpihak pada keadilan substantif,” ucapnya.
Seminar ini dihadiri ratusan peserta dari kalangan akademisi, politisi, mahasiswa, hingga tenaga ahli DPR.
