Padang – DPRD Sumatera Barat menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Jumat (3/10/2025).
Rapat ini menjadi forum bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, memimpin rapat yang dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran OPD dan unsur Forkopimda Sumbar.
Fraksi-fraksi DPRD menyoroti berbagai aspek dalam rancangan APBD, termasuk arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dan evaluasi program tahun sebelumnya.
Fraksi Golkar menyoroti ketergantungan fiskal daerah yang masih tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.
“Tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sumatera Barat masih cukup rendah,” ujar juru bicara Fraksi Golkar.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi target surplus dalam rancangan APBD 2026.
Namun, mereka berharap pendapatan daerah dapat ditingkatkan lagi dalam pembahasan selanjutnya.
Fraksi PKS menyoroti posisi pembiayaan netto dan surplus yang tipis, mengindikasikan ruang fiskal yang sempit dan rentan terhadap guncangan.
Fraksi Demokrat menyoroti penurunan target pendapatan daerah sebesar 1,97% dari APBD 2025.
“Penurunan ini memberi sinyal perlunya strategi optimalisasi yang lebih inovatif,” kata juru bicara Fraksi Demokrat.
Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai proyeksi capaian nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di tahun 2026.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menurunkan tingkat kemiskinan.
Fraksi PAN menyoroti penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp429,173 miliar lebih.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari fraksi-fraksi.
“Kami berkomitmen menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah,” tegas Mahyeldi.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan APBD 2026 sebelum memasuki tahapan berikutnya, yaitu jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi.
