Padang – Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar) fokus perkuat kelembagaan dan pengelolaan kehumasan untuk Pemilu 2025.
Rapat Dalam Kantor (RDK) digelar di Ruang Sidang Bawaslu Sumbar, Selasa (4/11/2025), membahas evaluasi kinerja kehumasan Bawaslu kabupaten/kota dan penyusunan rencana pengelolaan humas 2026.
Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina, menekankan pentingnya koordinasi antardaerah.
“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujarnya.
Roza berharap sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten/kota semakin kuat, sehingga penyebaran informasi publik lebih cepat dan akurat.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu daerah dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat.
“Saya melihat tidak ada teman-teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.
Sosialisasi telah dilakukan di berbagai daerah, termasuk Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang. Di Bukittinggi, edukasi kepemiluan bahkan masuk kurikulum beberapa kampus.
Khadafi menilai publikasi digital Bawaslu daerah meningkat signifikan.
“Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelasnya.
Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap larangan pemilu dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.
“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” ujar Khadafi.
Ia berpesan agar seluruh jajaran menjaga keseimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik.
