Lubuk Basung – Dinas Kesehatan Kabupaten Agam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu Kabupaten Agam Tahun 2026 di Ballroom Hotel Sakura Syariah, Kamis (4/6), untuk memperkuat peran Posyandu sebagai layanan dasar yang terintegrasi di daerah itu.
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta ini menghadirkan perwakilan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat se-Kabupaten Agam, kepala puskesmas, penanggung jawab Posyandu dan kesehatan anak, wali nagari, Ketua TP-PKK kecamatan, serta perwakilan kader Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, mengatakan rakor dan bimtek tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan Posyandu.
Ia menegaskan, posisi Posyandu kini semakin strategis setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Menurut dia, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor.
“Dalam implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP), Posyandu dituntut mampu memberikan pelayanan kepada seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lansia. Untuk itu diperlukan dukungan dan kolaborasi seluruh sektor,” ujarnya.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Agam, Ny. Merry Benni Warlis, juga tampil sebagai narasumber dengan membawakan materi tentang peran dan fungsi lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu.
Materi itu menekankan pentingnya sinergi antarlembaga serta keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk mengoptimalkan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar yang terintegrasi.
Hendri menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Posyandu tidak bisa dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Pemerintah daerah, kecamatan, nagari, organisasi kemasyarakatan, hingga para kader di lapangan, kata dia, perlu terlibat aktif.
Ia juga menyoroti sejumlah prioritas yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari percepatan penurunan stunting, peningkatan kapasitas kader Posyandu, hingga penguatan dukungan anggaran dan kelembagaan Posyandu di tingkat nagari.
Saat ini, Kabupaten Agam memiliki 896 Posyandu dengan 4.480 kader. Namun, masih ada kader yang belum mengikuti pelatihan kompetensi dasar dan asesmen sehingga penguatan kapasitas perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Melalui rakor dan bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Agam berharap seluruh Posyandu aktif dapat menerapkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), meningkatkan capaian imunisasi dasar lengkap, dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat peran Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu dari tingkat kabupaten hingga nagari agar fungsi pembinaan berjalan lebih optimal.
Hendri mengajak seluruh peserta menjaga sinergi dan komitmen dalam mendukung transformasi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan yang mandiri, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Melalui koordinasi dan kolaborasi yang kuat, kita berharap Posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Agam,” ujarnya.
